REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, menilai pelaksanaan program KTP elektronik (e-KTP) merupakam solusi bangsa dalam pembangunan Indonesia. Karena itu pihaknya mengkritisi pihak tertentu yang mencoba mengganggu penerapan program e-KTP di lapangan, sebab upaya itu tiidak sepatutnya dilakukan.

Agung mencontohkan beberapa manfaat positif terkait program e-KTP bagi pemerintah. Diungkapkannya, ketika bicara data kemiskinan, pemerintah selalu berkecenderungan melaporkan jumlah warga miskin lebih sedikit dibandingkan jumlah sebenarnya. Namun, saat mengajukan anggaran pengentasan kemiskinan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR, jumlah warga miskin diperbanyak. Ini bertujuan agar alokasi dana yang disetujui DPR lebih besar daripada kebutuhan.

Atas dasar itu, pihaknya menilai perencanaan pembangunan menjadi tidak objektif dengan realita di lapangan. Pasalnya mudah ditemukan jika transfer dana alokasi umum (DAU) dari pusat ke daerah itu datanya bisa berubah setiap saat alias dimainkan.

"Banyak manfaat positif penerapan e-KTP bagi pembangunan. Jadi, orang tidak sehat saja yang ingin menggagalkan program ini. Orang waras dukung e-KTP," ujar Agun, Senin (20/2).