REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan utusan khusus presiden dinilai memboroskan anggaran. Uang rakyat akan habis dalam jumlah besar hanya untuk membiayai jabatan itu. Jabatan itu, per orang, akan menghabiskan sama dengan biaya untuk menteri.

Fitra mencatat, satu orang menteri menelan biaya operasional minimal Rp 1,2 miliar per tahun. Belum lagi tunjangan tiap menteri per tahun sebanyak Rp 10 miliar. Tiap utusan khusus per tahun mendapatkan uang, selain gaji pokok sebanyak Rp 11,2 m. Jika ada lima utusan khusus maka akan menghabiskan lebih dari Rp 55 miliar.

"Ini jelas pemborosan. Sudah ada menteri, sudah ada staf khusus presiden. Masak masih kurang juga," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Ucok Sky Khaddafy, di DPR, Rabu (22/2). Menurutnya, jabatan itu tidak efektif, karena akan menciptakan ketumpangtindihan.

Dia berpendapat, seharusnya presiden memaksimalkan kementerian saja, karena semua anggaran sudah ada di sana. "Dengan dibentuknya utusan khusus, menandakan presiden tidak percaya dengan kementerian," paparnya. Dia menduga, mereka yang direkrut untuk menjadi utusan khusus adalah orang-orang yang loyal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak lama, namun tidak menjabat apa-apa.

Hal ini, kata dia, akan semakin menggemukkan struktur pemerintahan. Jalannya pemerintah diperkirakan semakin tidak efektif dengan adanya utusan khusus ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika