REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR - Para narapidana (napi) penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Denpasar, Bali, bersikukuh bertahan di LP terbesar di Bali itu. Karena saat hendak dievakuasi, Kamis (23/2), mereka sempat menolak kedatangan petugas yang hendak melakukan negoiasi pemindahan sejumlah narapidana.
Barulah sekitar 14.30 wita, tim negosiasi yang terdiri dari unsur Kementerian Hukum dan HAM, TNI dan Polri, serta perwakilan DPRD Bali, bisa masuk kedalam bangunan LP. Baru sekitar 17.00 wita, ditemukan kata sepakat soal pemindahan warga binaan.
Namun ratusan personel gabungan polisi dan TNI yang akan bertugas melakukan evakuasi, menyatakan belum menerima perintah apapun. "Kami menunggu perintah, setiap saat kami bisa bergerak," kata salah seorang anggota Dalmas Polresta Denpasar di Lapas Kerobokan, kemarin.
Kerusuhan di LP Kerobokan yang sempat mereda pada Rabu pagi, kembali memanas pada Rabu (22/2) malam. Para napi yang sebelumnya sudah terkendali, kembali membuat rusuh dengan menaiki menara pantau LP terbesar di Bali itu.
Mereka selain menyerang petugas dengan batu, juga menjebol pembatas blok-blok dalam lapas. Para napi yang sebelumnya terkelompokkan dalam 14 blok, kini satu sama lain telah berbaur dan menyatu.
Menkum HAM Amir Syamsudin yang kemarin mengunjungi Lapas Kerobokan, menjawab wartawan mengatakan, bahwa pihaknya telah mengambil beberapa langkah menghadapi kerusuhan di lapas terbesar di Bali itu. Yang paling utama jelasnya, pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan primer para napi, yakni menyangkut urusan makan dan minum para napi.
Sejauh ini jelas politikus Partai Demokrat itu, suplai makanan dan kebutuhan sehari-hari para napi telah terpenuhi. "Kami tetap memperhatikan keperluan-keperluan mereka," katanya.
Lebih lanjut kata Amir Syamsudin, pihaknya akan melakukan penertiban-penertiban, termasuk mlakukan evkuasi terhadap para napi. Setelah kantor lapas dibakar jelasnya, semua catatan adinistrasi yang ada di lapas, ikut musnah dan itu sangat mengganggu kegiatan penertiban dan pembinaan para napi.
Langkah berikutnya jelas Amir Syamsudin, barulah akan dilakukan upaya inventarisasi terhadap kondisi bangunan lapas, termasuk menghitung kerugian dan rencana pembangunan kembali Lapas Kerobokan.
Sementara terkait upaya evakuasi para napi, berdar issu bahwa pemerintah hanya akan mengevakuasi para narapidana asing. Namun hal itu dibantah Menkum HAM, bahwa evakuasi dilakukan terhadap sejumlah napi tanpa melihat asal usul dan kebangsaan. Evakuasi jelasnya, dilakukan dengan tujuan melakukan penertiban, termasuk untuk mengurangi beban lapas yang memang sudah overload. "Tidak ada diskriminasi apa pun. Juga tidak ada intervensi pihak asing terhadap rencana evakuasi ini," kata Menkum HAM.
Namun sumber Republika menyebutkan, alotnya negosiasi dengan para napi soal evakuasi, karena ada provokasi dari para napi yang menjadi pentolan aksi kerusuhan. Mereka menolak jika pentolan-pentolan kerusuhan itu dievakuasi dan dipindahkan sendirian, melainkan mereka minta dipindahkan bersama-sama yakni sekitar 160-an napi yang terlibat aktif dalam aksi kerusuhan. Tidak disebutkan sama sekali, alasan diskriminasi atau alasan-alasan lainnya.
Ketua Komisi A DPRD Bali, Made Arjaya mengemukakan, kerusuhan di Lapas Kerobokan harus segera dihentikan. Berita kerusuhan itu jelasnya, telah menjadi konsumsi berita dunia dan bila berlanjut terus dapat mengganggu kegiatan pariwisata Bali. "Dewan menginginkan masalah ini cepat selesai, mari jaga bersama-sama keamanan Bali," kata Arjaya.
Politisi asal PDI Perjuangan itu mengemukakan kurang sependapat jika saat ini dilakukan evakuasi para napi, karena akan menimbulkan masalah baru. Dia menyarankan agar situasi dibiarkan kondusif terlebih dahulu, barulah dilakukan pemindahan para napi. Namun Arjaya tidak mengemukakan, bagaimana cara menertibkan situasi di lapas dimana bagian dalam bangunannya sudah luluh lantak dan para napi bisa sewaktu-waktu secara bersama-sama merobohkan tembok terakhir lapas.
Berdasarkan rencana, sebagian napi akan dipindahkan ke Lapas Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung, Bali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika