REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan untuk menghentikan aksi kekerasan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Ia mengingatkan agar publik tidak menggunakan hak dan kebebasan yang ditawarkan sistem demokrasi secara berlebihan. Apalagi sampai membuat ketidaknyamanan bagi orang lain.

"Akhir-akhir ini muncul kembali aksi kekerasan, main hakim sendiri, bahkan premanisme dan konflik komunal maupun horizontal. Saya ingin aparat keamanan menghentikan aksi kekerasan," katanya saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional IX Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI POLRI (GM FKPPI) Tahun 2012 di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (24/2).

Menurutnya, hak dan kebebasan berlebihan itu membuat negara tidak aman, tidak tertib, dan tidak stabil pada tingkat masyarakat. Ia beranggapan, aksi kekerasan yang semakin marak belakang ini merupakan dampak negatif dari demokrasi dan reformasi yang sedang dijalankan.

"Kini, lebih 10 tahun reformasi, kita mulai merasakan mulai ada ekses dan penyimpangan dalam penggunaan kebebasan sehingga terjadi ketidaktertiban sosial, aksi kekerasan, dan penggunaan hak dan kewajiban yang kelewat batas," katanya. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi koreksi bagi bangsa dan negara. Tetapi tidak perlu sampai mengubah landasan dan sistem negara yang dianut sekarang, yakni demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika