REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO — Dewan Tertinggi Militer Mesir pada Sabtu (26/02) meminta Majelis Tinggi dan Majelis Rendah Mesir mengadakan rapat sebelum 3 Maret mendatang untuk membentuk komisi konstitusi.
“Kepala Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), Hussein Tantawi telah mengirimkan telegraf dan menyeru majelis tinggi dan rendah untuk bertemu pada Sabtu mendatang,”kata Ketua Majelis Rendah Saad al Katatni, Senin (27/2).
Rapat bersama itu, kata Katatni, akan dipimpin oleh dirinya. Katatni juga mengatakan pertemuan ini untuk memilih anggota komisi konstitusi, yang ditugaskan merancang Undang-undang Dasar Mesir. "Pertemuan ini akan diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan menyusun konstitusi baru negara," kata Katatni.
Menurut keputusan pihak militer sebelumnya, komisi konsititusi ditugaskan merancang Undang-undang Dasar dan peraturan pemungutan suara. Rancangan Undang-undang Dasar itu nantinya akan melalui tahap referendum.
Sebelumnya, partai-partai Islam di Mesir memenangkan mayoritas kursi di majelis tinggi parlemen. Menurut hasil akhir yang diumumkan oleh kepala Komisi Pemilihan Umum Mesir Abdel Moez Ibrahim, Partai Kebebasan dan Partai Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin, merebut 106 kursi sementara partai ultrakonserfatif Al-Nour ultrakonservatif yang merebut 46 kursi menjadi pemenang kursi terbanyak kedua. Adapun partai beraliran liberal, Wafd hanya memiliki 19 kursi.
Sesuai dengan undang-undang terbaru tentang pemilihan umum itu, dua pertiga dari 270-anggota di Dewan Syura dipilih dalam jajak pemilu sementara sisanya, 90 anggota parlemen diangkat oleh kepala negara. Majelis tinggi a tidak memiliki kekuasaan legislatif . Majelis rendah parlemen Mesir juga didominasi oleh anggota parlemen Islam dari Ikhwanul Muslimin dan kelompok agama lainnya.
Pemilu saat ini dipandang sebagai langkah serius pertama dalam menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah terpilih secara demokratis setelah penggulingan Presiden Hosni Mubarak selama pemberontakan 18 hari di bulan Februari tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika