REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Saat ini, bukan hanya sistem saja yang berkontribusi terhadap tumbuhnya korupsi. Tetapi perilaku individu juga turut serta terutama di lingkungan DPR.

Direktur PSHK, Ronald Rofriandi menilai individu calon anggota DPR yang sudah memiliki 'bibit' hingga kemudian terpilih secara definitif menjadi anggota DPR turut berperan dalam menumbuhkan korupsi.

"UU MD3 turut mengakui dan mengatur adanya kewajiban dan hak anggota DPR. Hanya saja pelaksanaan kewajiban dan hak anggota DPR tersebut berhadapan dengan kebijakan fraksi. Tantangannya adalah apakah fraksi kemudian mendorong dan memfasilitasi anggotanya untuk berperan melawan perilaku korup atau tidak," katanya, Selasa (28/2).

Ia menjelaskan sejak pembahasan UU Susduk yang lama (UU No 22 Tahun 2003), PSHK mendorong agar setiap pengambilan keputusan di DPR berlangsung secara terbuka dan terdokumentasikan dengan baik. Tujuannya supaya dapat dilacak sebenarnya dimana proses yang dianggap bermasalah dan berkontribusi terhadap terjadinya korupsi.

Menurut dia, dalam tahapan itu tidak waktunya lagi berbicara sistem, individu anggota DPR, ataupun Setjen DPR, karena semuanya punya potensi melakukan kesalahan. "Ketidakmampuan melepaskan diri dari konflik kepentingan adalah sumber korupsi. DPR harus lebih disiplin dan serius dalam menegakkan aturan tentang pembebasan diri dari konflik kepentingan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika