REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi mengatakan, penerapan kebijakan standar ganda terhadap Non-Proliferasi Nuklir (NPT) merupakan ancaman paling serius terhadap integritas kesepakatan itu.

Berbicara pada Konferensi Perlucutan Senjata PBB di Jenewa, Swiss pada Selasa (28/2), Salehi mencatat bahwa negara-negara anggota NPT di Timur Tengah berada di bawah tekanan berat untuk melepaskan hak nuklir mereka, sementara rezim tertentu yang tidak bergabung dengan perjanjian itu, diberi keleluasaan.

Mengacu pada kepemilikan senjata nuklir oleh rezim Zionis Israel, Salehi menyatakan bahwa penolakan rezim itu untuk menjadi anggota NPT, telah menyebabkan negara-negara regional lainnya untuk tidak bergabung dalam konvensi internasional tentang senjata pemusnah massal.

"Diskriminasi, standar ganda, dan kemunafikan adalah kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan perilaku beberapa negara pemilik senjata nuklir," tambahnya.

"Energi nuklir tentu saja tidak sama dengan mengembangkan senjata nuklir dan hak-hak bangsa untuk penggunaan energi nuklir damai harus serius dipertimbangkan," tegas Salehi.

Salehi lebih lanjut menyatakan bahwa senjata nuklir tidak punya tempat dalam doktrin pertahanan Iran. "Menurut fatwa Pemimpin Tinggi Revolusi Islam Iran (Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei-red), mengembangkan senjata nuklir adalah dosa dan penimbunan mereka juga tidak berguna dan berbahaya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Salehi menekankan bahwa bangsa Iran tidak akan pernah menyerahkan hak absolutnya untuk penggunaan energi nuklir damai dan tidak akan tunduk pada ancaman atau aksi teror.

Ikuti Whatsapp Channel Republika