REPUBLIKA.CO.ID,  JENEWA --  Iran menilai Barat telah menerapkan standar ganda terhadap negara-negara Timur Tengah yang menandatangani Fakta Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi, menegaskan, standar ganda itu akan menjadi ancaman paling serius terhadap integritas kesepakatan itu.

''Negara-negara anggota NPT di Timur Tengah berada di bawah tekanan berat untuk melepaskan hak nuklir mereka, sementara rezim tertentu yang tidak bergabung dengan perjanjian itu, diberi keleluasaan,'' ujar Salehi pada Konferensi Perlucutan Senjata PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (28/2).

Mengacu pada kepemilikan senjata nuklir oleh rezim Zionis Israel, Salehi menyatakan bahwa penolakan rezim itu untuk menjadi anggota NPT, telah menyebabkan negara-negara regional lainnya untuk tidak bergabung dalam konvensi internasional tentang senjata pemusnah massal.

"Diskriminasi, standar ganda, dan kemunafikan adalah kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan perilaku beberapa negara pemilik senjata nuklir," tambahnya.

Menurut dia, energi nuklir tentu saja tidak sama dengan mengembangkan senjata nuklir dan hak-hak bangsa untuk penggunaan energi nuklir damai harus serius dipertimbangkan.

Salehi menegaskan, senjata nuklir tidak punya tempat dalam doktrin pertahanan Iran. "Menurut fatwa Pemimpin Tinggi Revolusi Islam Iran (Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei-red), mengembangkan senjata nuklir adalah dosa dan penimbunan mereka juga tidak berguna dan berbahaya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Salehi menekankan bahwa bangsa Iran tidak akan pernah menyerahkan hak absolutnya untuk penggunaan energi nuklir damai dan tidak akan tunduk pada ancaman atau aksi teror.

Ikuti Whatsapp Channel Republika