REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kalangan anggota Komisi I DPR mendukung upaya pemerintah memperkuat kemampuan pertahanan TNI-AL dengan menambah jumlah armada kapal perangnya.
"Tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan semakin beragam dan berat. Kemampuan deteksi dini dan tangkal serta kecepatan pergerakan perangkat pertahanan harus terus ditingkatkan agar kewibawaan Indonesia semakin terlihat," ujarnya anggota Komisi I DPR Mahfudz Abdurrahman di Jakarta, Kamis (1/3).
Menurut dia berdasarkan paparan KSAL Laksamana TNI Soeparno saat raker dengan DPR (29/2), pemerintah sedang melakukan proses pembelian tiga kapal Frigate buatan BaE Inggris. Kapal-kapal tersebut sebelumnya merupakan pesanan Kerajaan Brunei Darussalam. Namun setelah selesai dibuat, kapal tersebut ditolak Brunei Darussalam dan kemudian ketiga kapal tersebut ditawarkan ke Indonesia.
"Harapannya proses pembelian tiga kapal tersebut dapat terealisasi karena bisa untuk memperkuat armada pertahanan laut kita. Saat ini armada pertahanan laut atau KRI banyak yang sudah berusia tua, sehingga kemampuan tempurnya sudah sangat menurun," ujarnya.
Ditegaskannya bahwa DPR akan mendukung upaya TNI AL melakukan pengembangan pertahanan serta daya tempurnya dan untuk saat ini pembelian kapal perang baru merupakan kewajiban agar kemampuan pertahanan laut Indonesia seimbang dengan negara-negara kawasan.
Apalagi, ia menambahkan, potensi kerawanan di laut juga semakin banyak dengan adanya pembajakan, pencurian sumber daya alam, penyelundupan barang maupun orang. "KRI kita harus siap setiap waktu dan mampu melakukan tugasnya dengan baik mewujudkan pertahanan laut Indonesia yang andal," ujarnya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa hal yang tidak boleh dilupakan harus ada kesepakatan transfer teknologi, sehingga nantinya Indonesia dapat memproduksi kapal perangnya sendiri yang setara atau bahkan lebih baik dari produk luar negeri. TNI AL, ia menambahkan, harus melibatkan BUMN strategis seperti PT PAL dan Pindad sehingga untuk perawatan kapal nantinya bisa diupayakan di dalam negeri.
Dia juga mengatakan bahwa peningkatan kemampuan pertahanan TNI di masa mendatang harus disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau dan garis pantai yang panjang.
"Kami di Komisi I terus mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk memprioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan laut. Ini bukan berarti kita tidak prioritaskan pertahanan darat dan udara," katanya. Ketiga matra Indonesia itu tetap harus memiliki kemampuan pertahanan yang tangguh dan mumpuni, ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika