REPUBLIKA.CO.ID, BANGKA BARAT -- Program tes urine bagi pelajar dan pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung terancam gagal karena kekurangan anggaran.
"Pada awalnya kami ingin melaksanakan tes urine pelajar untuk mewujudkan sekolah bebas narkoba sekaligus memberi contoh agar dapat diikuti sekolah lain di seluruh Bangka Barat," ujar Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bangka Barat Agus Sunawan di Muntok, Minggu.
Sedangkan rencana tes urine kepada seluruh pejabat eselon 3 dan eselon 2 di Pemkab Bangka Barat, dimaksudkan agar pejabat memberi contoh positif kepada masyarakat dengan harapan dapat menekan jumlah penyalahgunaan narkoba di daerah itu.
Berdasarkan data dari Polres Bangka Barat, pada 2011 terdapat 28 kasus narkoba dengan 37 telah ditetapkan sebagai tersangka, Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding 2010 yaitu 19 kasus, 17 tersangka.
"Jumlah kasus narkoba di Bangka Barat mengalami peningkatan cukup mengkhawatirkan, karena sejak 2005 sampai 2011 tercatat 121 kasus dengan jumlah tersangka 172 orang," ujarnya.
Ia menjelaskan, rencana tes urine tersebut kemungkinan ditiadakan karena minimnya anggaran dari pemkab untuk kegiatan BNK Bangka Barat, yaitu Rp 250 juta yang disetujui dari Rp 850 juta yang diajukan untuk seluruh kegiatan pencegahan narkoba.
"Kami berharap minimnya anggaran tidak menjadi kendala dalam melakukan pencegahan dengan memberdayakan seluruh eleman masyarakat dalam upayak mewujudkan masyarakat Bangka Barat mandiri dan sejahtera tanpa narkoba," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika