REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Sekelompok anggota parlemen Somalia "menyandera" dan mengancam usaha-usaha internasional untuk membentuk satu pemerintah baru dan menumpas gerilyawan Islam, kata utusan PBB, Senin (5/3). "Parlemen melumpuhkan proses perdamaian itu," kata utusan PBB untuk Somalia, Augustine Mahiga, kepada Dewan Keamanan (DK) PBB.

Pemerintah peralihan di Somalia hanya memiliki mandat internasional sampai Agustus untuk menyetujui konstitusi baru dan pemerintah. Tetapi faksi-faksi yang berselisih kini terbelah menyangkut satu perjanjian yang dicapai bulan lalu mengenai langkah-langkah menuju satu sistem baru pemerintah di negara yang dilanda perang lebih dari dua dasa warsa itu.

Sekelompok pembangkang dari para anggota parlemen yang dikenal sebagai Garowe II menolak perjanjian itu dan mengajukan mosi mempercepat pemilihan presiden dari Agustus menjadi 30 April. Presiden dan pemerintah peralihan menolak usul itu.

Mahiga mengatakan parlemen di Mogadishu mamiliki peran penting dalam usaha menstabilkan negara itu. "Tetapi kami tidak akan mengizinkan kelompok itu menahan proses itu untuk mengakhiri pemerintah peralihan itu. Utusan itu mengatakan PBB dan Uni Afrika berusaha mengakhiri sengketa itu. Para perusak terus mengambil keuntungan dari konflik yang berkepanjangan ini," katanya seperti diberitakan AFP dan dipantau Antara, Selasa (6/3).

"Masyarakat internasional harus mengidentifikasi para perusak dalam dan luar negeri, baik para aktor negara maupun non-negara, dan melakukan tindakan tegas untuk mengakhiri kegiatan-kegiatan mereka yang menghambat itu," tambah utusan itu yang menyerukan dukungan DK PBB.

DK PBB itu bulan lalu setuju meningkatkan jumlah pasukan Uni Afrika di Somalia dari 10 ribu menjadi 17.371 personil dan menaikkan bantuan keuangan internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika