REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang (SBY) disebut mendukung rencana pembelian pesawat intai tanpa awak alias unmanned aerial vehicle (UAV) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dari Israel Aerospace Industries (IAI). Namun Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tidak setuju dengan kebijakan tersebut sehingga proses pembelian berjalan lama.
"Pembelian pesawat UAV ini, Presiden SBY setuju, Menteri Pertahanan setuju, tapi TNI AU tidak setuju. Harusnya user tidak boleh menolak," kata anggota Komisi I DPR Effendy Choirie di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (6/3).
Menurut Gus Choi, sapaan akrab Effendy Choirie, kasus ini terjadi lantaran perencanaan anggaran yang dibuat Kemenhan tidak disesuaikan dengan kebutuhan TNI. Bahkan, dia menyebut kebutuhan tiga matra TNI sering tidak sinkron dengan penyediaan alutsista yang dibeli Kemenhan.
Gus Choi mengatakan hal ini sering terjadi ketika terjadi pergantian kepala staf masing-masing matra, maka kebutuhan pengadaan alutsista TNI pun berubah. Begitu juga kalau panglima TNI berganti. Sering terjadi alutsista yang dibeli Kemenhan, tidak dicantumkan dalam daftar kebutuhan yang diserahkan ke Komisi I DPR. "Ketika pengajuan belum clear, akhirnya dilakukan pembahasan anggaran ulang," ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Terbaru, dia menyebut pengadaan 100 unit tank tempur utama (main battle tank/MBT) Leopard 2A6 dari pemerintah Belanda yang tiba-tiba nongol dalam rencana pengadaan alutsista 2010-2014. Padahal sepengetahuannya, rencana pembelian Leopard itu tidak pernah dimasukkan oleh KSAD lama.
Namun untuk mengatasi gejolak itu, lanjut Gus Choi, KSAD Pramono Edhie Wibowo mengundang para anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat agar mereka tidak marah dengan pengadaan itu. Namun karena ada di antara mereka masih punya harga diri, maka tetap mempertanyaan pengadaan Leopard yang dilakukan secara tiba-tiba itu.
"Kami satu suara menolak. Leopard ini apa digunakan untuk menghadapi mahasiswa pas demo? Mengapa orientasinya beli bekas terus? Tidak mengembangkan industri dalam negeri saja," kritik Gus Choi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika