REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan, kosongnya rapat anggaran Komisi III dengan mitra kerjanya merupakan kesalahan pimpinan komisi. ''Yang salah ini pimpinannya saja. Bukan salah dalam konteks secara substansi tetapi salah mengatur jadwal,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/3).

Pasalnya, jelas dia, sebagian anggota Komisi III tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Pimpinan komisi III dianggap tahu bahwa anggotanya sedang keluar. Sehingga, bisa menjadwal ulang rapatnya jika memang rapat dimaksudkan untuk pengambilan keputusan.

Namun, jelasnya, jika hanya untuk diskusi dan rapat dengar pendapat dan tidak ada pengambilan keputusan, maka tidak memerlukan kuorum dan sah-sah saja dilaksanakan. ''Berapapun anggota yang tinggal bisa dilaksanakan. Selain itu, ada notulen sehingga ketika mereka kembali bisa baca notulen rapatnya. Tapi kalo untuk ngambil keputusan harus kuorum.''

Tapi, cetus dia, kalau ternyata anggota bolos dari rapat, maka akan diberlakukan aturan yang berlaku. Yaitu, dilaporkan ke partainya masing-masing. Bahwa ini tidak beres.

''Kalau untuk pengambilan keputusan, kalau untuk mengejar penyelesaian RAPBN-P bukan soal tidak cermat tidak cermat, empat orang pun harus dilakukan,'' tutur dia.

Ia pun mendorong segeranya diberlakukan absensi dengan finger print. Rencananya, mesin absensi itu akan digunakan di 16 pintu ruang rapat paripurna DPR. Setidaknya, kata Marzuki, anggota tidak bisa titip absen dan harus datang sendiri..

Ikuti Whatsapp Channel Republika