REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ryas Rasyid menilai pemberantasan korupsi yang telah menjadi permasalahan serius bangsa Indonesia hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun.

"Jangan dibilang memberantas korupsi itu sulit sehingga sampai perlu waktu dua puluh tahun. Jika pemerintah serius dan pelaksanaannya tegas, maka dua atau tiga tahun sudah jalan," kata Ryaas ketika menjadi narasumber dalam sebuah acara diskusi bertema "Reformasi Birokrasi" di kediaman Ketua DPD RI, Irman Gusman, Jakarta, Senin malam.

Ryaas mengatakan korupsi yang telah mengakar di birokrasi pemerintah saat ini merupakan produk dari sistem administrasi yang sakit. "Saya merasa kasihan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak koruptor yang diburu, tapi tidak akan menghapus korupsi karena sistemnya tidak dibenahi," kata Ryaas yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Reformasi Birokrasi itu.

Menurut mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara itu, saat ini masalah terbesar bagi Indonesia adalah manajemen organisasi yang buruk. Kondisi tersebut membuat korupsi terus berjalan meskipun ada upaya pemerintah untuk memberantasnya. Sistem tata kelola organisasi yang tidak resisten terhadap penyimpangan dan penyelewengan itu menjadi sarang persembunyian paling aman bagi para koruptor.

"Indonesia memiliki struktur birokrasi yang paling gemuk di dunia. Tidak ada tanda-tanda keberhasilan reformasi birokrasi jika perampingan organisasi tidak dilaksanakan," kata Ryaas. "Negara saat ini seperti sedang diperkosa setiap hari oleh para koruptor baik di tingkat pusat maupun daerah. Para koruptor yang tertangkap hanyalah kebagian sial, sementara yang lainnya tetap berjalan.''