REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan dukungannya kepada gugus tugas Pornografi yang dibentuk oleh pemerintah. Ketua MUI, Ma'ruf Amin, menyatakan akan siap memberikan masukan.
''Kita dukung terbentuknya satgas itu. Tapi di sisi lain MUI akan mengefektifkan juga lembaga yang memantau pornografi itu,'' katanya ketika ditemui di gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (13/3).
Ma'ruf mengatakan, hadirnya gugus tugas ini memang agak terlambat. Undang Undang (UU) yang memayungi gugus tugas ini sebenarnya sudah ada sejak 2008. Tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru meresmikan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi melalui Peraturan Presiden No 25 tahun 2012 yang ditanda tangani pada 2 Maret lalu.
Ma'ruf menambahkan, saat ini MUI juga memiliki lembaga sendiri yang juga mengurusi masalah pornografi. Nantinya, ia berharap, MUI akan bisa bekerjasama memberikan dorongan maupun masukan agar kerja gugus tugas bisa bekerja efektif.
''Kita memang ada lembaga yang nantinya bisa menyampaikan pendapat, mengusulkan maupun mendorong agar gugus tugas bisa bekerja lebih baik,'' kata salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.