REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) berharap DPR memberikan kontribusi sebagai dampak dari kenaikan BBM. Fitra meminta anggaran untuk kegiatan fraksi-fraksi DPR diberikan kepada masyarakat miskin.

"Anggaran tahun 2012 baik untuk kagiatan fraksi sebesar Rp 12,5 milyar dan bantuan negara untuk partai politik sebesar Rp 9,9 milyar lebih baik diberikan saja kepada masyarakat miskin untuk menghadapi pemaksaan kenaikan harga BBM oleh pemerintah," kata Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, melalui pesan Blackberry Messenger-nya, Kamis (15/3).

Fitra, kata Uchok, menilai fraksi-fraksi di DPR adalah perpanjangan tangan partai politik di parlemen. Karena fraksi adalah perpanjangan tangan partai politik, maka semua biaya operasional semestinya dibiayai dari kas partai politik. Tapi, faktanya adalah fraksi di DPR bukan dibiayai oleh partainya sendiri.

''Mereka malahan dibiayai oleh uang yang berasal dari negara alias pajak rakyat," katanya.

Berdasarkan catatan Fitra, keuangaan negara yang  harus menanggung anggaran partai politik, fraksi di DPR, serta total pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPR tahun 2011 sebesar Rp 471 milyar. Nilainya pada tahun 2012 mencapai sebesar Rp 446 milyar. Sedangkan, anggaran untuk kegiatan fraksi-fraksi di DPR sebesar Rp 9,5 milyar untuk tahun 2011 dan sebesar Rp 12,5 milyar untuk tahun 2012.

Uchok memaparkan alokasi anggaran untuk tahun 2011 sebesar Rp 9,5 milyar diperuntukan jamuan rapat-rapat fraksi DPR sebesar Rp 2,5 milyar; jamuan tamu fraksi DPR sebesar Rp 1,6 milyar; dan seminar/diskusi/wokshop fraksi-fraksi sebesar Rp 5,4 milyar. Sedangkan, alokasi anggaran sebesar Rp 12,5 milyar untuk tahun 2012 diperuntukan bagi jamuan rapat-rapat fraksi DPR sebesar Rp 2,5 milyar; jamuan tamu fraksi DPR sebesar Rp 1,6 milyar; dan seminar/diskusi/wokshop fraksi-fraksi sebesar Rp 8,4 milyar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika