REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membantahkan pertemuan rektor di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk meredam demontransi BBM. "Itu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan sosialisasi yang utuh dan lengkap," kata juru bicara kepresidenan, Jumat (16/3).

Untuk itu, pemerintah merasa ada keterkaitan langsung dengan civitas akademika atau universitas. Ia lagi-lagi menegaskan pertemuan tersebut hanya sebatas sosialisasi kebijakan pemerintah.

Hal yang sama juga akan dilakukan kepada para gubernur pada hari ini di kantor wakil presiden. "Nanti sore juga ada pertemuan yang dipimpin pak Wapres apa yang menjadi posisi atau kebijakan pemerintah terhadap bidang ekonomi yang dihadiri para gubernur atau kepala daerah," katanya.

Ia menegaskan ketika kenaikan BBM ini menjadi kebijakan, maka pemerintah harus satu suara. Dengan begitu, lanjut dia, kebijakan bisa dijalankan secara utuh dengan penuh tanggung jawab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika