REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG---Dianggap akan menyengsarakan rakyat kecil, pemerintah diminta untuk memikirkan kembali rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang.

"Hendaknya pemerintah memikirkan kembali rencana kenaikan harga BBM tersebut, karena kenaikan tersebut akan menyengsarakan rakyat kecil," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pramono Anung, di sela-sela menghadiri peringatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) PWI Jatim di Jombang, Jawa Timur.

Politisi PDIP yang mendapat penghargaan PWI Jatim itu mengemukakan, saat ini rencana pembahasan kenaikan BBM tersebut sedang dibahas di fraksi-fraksi dan hasilnya sebelum tanggal 31 Maret mendatang harus sudah tuntas.

"Karena permintaan dari pemerintah sebelum tanggal 31 Maret tersebut sudah harus ada keputusan terkait dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut," katanya.

Ia mengemukakan, apapun hasilnya dari keputusan nanti, pihaknya siap mengawal dan harus melaksanakan dengan baik dan benar karena itu merupakan keputusan bersama.

"Ada beberapa fraksi, termasuk fraksi PDIP yang menolak terkait dengan rencana kenaikan BBM tersebut, terutama karena melihat masih banyak yang bisa dilakukan untuk lebih baik, di antaranya efisiensi, terutama efisiensi birokrasi," katanya.

Disinggung bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang akan diberikan kepada masyarakat, ia menyatakan, pemberian BLSM atau sebelumnya disebut BLT tersebut mengandung instrumen politik.

"Kami melihat pengalaman pembagian BLT pada 2008 dan juga tahun 2009 yang sarat dengan intrumen politik. Begitu pula dengan rencana pemberian tahun ini juga berdampak pada muatan politik yang menguntungkan salah satu pihak," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika