REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan, koalisi harus dibangun dalam kondisi suka dan duka. Jangan sampai ada partai politik yang hanya mau dapat kursi di kabinet, tapi ketika ada kebijakan yang tidak populer kemudian memutuskan berada di luar barisan.

''Sebagai koalisi harus mendukung. Kalau tidak, akan menghianati dan mengingkari semangat koalisi. Berapa pun menterinya di kabinet, ada atau pun tidak, kalau dalam barisan harus mendukung koalisi. Jangan kalau popular merasa bangga, tapi tidak popular warnanya jadi oposisi,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/3).

Ia pun mengkritisi sikap beberapa partai koalisi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah. ''Ini namanya koalisi bunglon. Kalau tidak di dalam barisan, dan bersikap plin-plan, itu lebih gentlement. Seperti PDIP, tak ada jabatan dan sikapnya oposisi, itu lebih terhormat,'' tambah dia.

Ke depan, ia pun mendorong semua partai politik agar dapat mengawal kebijakan pemerintah. ''Walau pun terlambat mari kita kawal program untuk kemaslahatan bangsa.''

Antara lain, terkait rencana pemerintah untuk menaikan harga dan mencabut subsidi BBM. Koalisi, katanya, harus satu sikap. Apalagi, argumentasi pemerintah sudah jelas. Yaitu, subsidi yang diberikan salah sasaran dan hanya dinikmati oleh mereka yang mampu.

Ia pun menghimbau agar partai koalisi jangan menggunakan isu ini sebagai persiapan menghadapi 2014. Ada cara yang dinilainya lebih sehat untuk berkompetisi. Bukan dengan mendiksreditkan apa yang telah menjadi program pemerintah untuk publik.

''Kami tidak takut dan siap jika harus ditinggal. Karena kami didukung 62 persen pemilih di 2009. Tapi koalisi dibangun untuk merangkul semua pihak, biar welcome. Makanya, partai jangan seenaknya saja,'' papar Didi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika