REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH - Anggota parlemen Republik, pada Agustus tahun lalu sempat menahan dana 147 juta dolar AS bantuan Amerika karena mereka keberatan dengan tindakan Palestina meminta pengakuan menjadi sebuah negara kepada PBB. Parlemen AS berdalih bahwa terbentuknya negara Palestina harus dicapai melalui perundingan damai dengan Israel.

Akhinya Jumat (23/3) lalu, perwakilan AS Kay Granger mengumumkan sudah siap melepas jumlah keseluruhan dana bagi Palestina. Namun perwakilan lainnya yang memegang dana tersebut, Ileana Ros-Lehtinen, hanya akan melepas dana secara terbatas sebesar 88,6 juta dolar AS.

Ros-Lehtinen mensyaratkan, dana akan dilepaskan apabila tidak digunakan untuk bantuan dan pemulihan Gaza yang dikontrol Hamas, konstruksi jalan Tepi Barat atau promosi perdagangan dan pariwisata di wilayah Palestina. AS menganggap Hamas sebagai anggota teroris.

Ia tidak mengatakan bagaimana dana tersebut akan dibelanjakan, tetapi menyarankan penggunaan uang tersebut untuk program air bersih, kesehatan dan makanan bagi rakyat Palestina. Baik Granger dan Ros-Lehtinen melarang pengeluaran dana AS sejak tahun lalu dengan tujuan menekan Palestina untuk tak mengajukan pengakuan di PBB.

Meski ada sejumlah persyaratan, janji pengucuran dana itu tetap disambut baik oleh Palestina. Perdana Menteri Palestina, Salam Fayyad, pada Sabtu (24/3) mengatakan, pelepasan dana pembangunan sebesar 88,6 juta dolar AS dari anggota parlemen AS akan membantu meringankan krisis fiskal Palestina. Ekonomi Palestina saat ini, menurutnya, sangat bergantung pada bantuan luar negeri.

"Ini sangat penting untuk membantu kita mengatasi krisis ekonomi," kata Fayyad kepada wartawan di Ramallah, sebagaimana dikutip Reuters.

Fayyad mengatakan ia berharap bahwa jumlah keseluruhan bantuan yang dimaksudkan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan akan segera dicairkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika