REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengalihan subsidi BBM bagi perbaikan alat angkutan umum, dinilai Pengamat Perkotaan dan Pakar Transporatasi, Dharmaningtyas, cukup baik. Dia menanggap, jika usulan tersebut bisa direalisasikan, maka dampaknya akan positif.

Namun, menurutnya, ada kendala untuk melaksanakan hal itu, yaitu karena angkutan umum di Indonesia belum ditangani dengan baik. “Yang baru relatif ditangani baik itu baru Jakarta, sementara kota-kota lainnya belum,” ujar ujarnya saat dihubungi, Ahad (25/3).

Jika cara pengalihan subsidi BBM itu yang akan ditempuh untuk perbaikan alat transportasi umum, maka langkah pertama adalah membentuk badan layanan umum di setiap pemerintah daerah mulai dari kabupaten dan provinsi. Selain itu juga harus dipercepat direalisasikannya moda transportasi umum masal. Selama ini jelas Tyas lagi yang jadi perhatian itu angkutan kotam sementara angkutan desa sudah banyak yang tutup.

“Saya kira semua dinas perhubungan diwajibkan menyelenggarakan angkutdes, dengan membentuk uni pelaksana teknis (UPT). Sekarang ini gak ada yang menyelenggarakan angkut des. Untuk itu perlu didorong juga percepatan pembentukan badan hukum untuk pengelolaan angkutan.baik di perkotaan dan pedesaan," jelasnya.

Sekarang ini, lanjutnya, angkutan umum diselenggarakan oleh perseorangan, sehingga kemampuan peralatan dan pelayanan sangat minim, dan merugikan masyarakat. Kalau pemerintah serius, kata dia, untuk tahap awal didorong saja dulu dinas perhubungan untuk melaksanakannya. Setelah itu, barulah melibatkan swasta. "Hal seperti ini banyak dilakukan di banyak Negara,” tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika