REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT— Kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) Suriah pada Ahad (25/3) mengatakan pihaknya berkomitmen untuk negara sipil yang menghormati hak asasi manusia dan melihat partisipasi dari semua warga.

Pernyataan ini sebagai upaya untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa kelompok ini memiliki rencana untuk mengambil alih kekuasaan di Suriah setelah runtuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad.

Pemimpin IM Suriah, Ali Sadreddine Bayanouni, mengatakan dalam konferensi pers di Istanbul bahwa Ikhwan Suriah berkomitmen untuk sebuah negara republik sipil dan demokrasi dengan sistem parlementer, di mana semua orang diperlakukan sama apapun agama atau etnis mereka.

Tambah Bayanouni, kelompoknya juga berkomitmen untuk sebuah negara yang menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berekspresi. IM Suriah mendukung negara yang menjunjung tinggi nilai manusia tanpa pengawasan berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan.

Mencoba untuk menentramkan Barat, Bayanouni mengatakan IM berkomitmen untuk memerangi terorisme dan menghormati perjanjian internasional. IM Suriah juga menyerukan dialog nasional yang komprehensif antara semua kelompok etnis, agama dan politik Suriah untuk mempersiapkan era pasca-Assad.

Bayanouni juga mengatakan bahwa dirinya yakin bahwa pertemuan berikutnya 'Sahabat Suriah' akan diselenggarakan di Damaskus.

Bassam Ishaq, seorang anggota Dewan Nasional Suriah di Istanbul, kepada Al Arabiya menegaskan bahwa Ikhwanul Muslimin akan menjadi bagian dari kesepakatan nasional untuk Suriah baru.

"Rezim telah lama menggunakan Ikhwanul Muslimin sebagai orang-orangan sawah yang menakut-nakuti rakyat Suriah "Itu penting untuk kelompok untuk keluar hari ini dan menjelaskan posisi dan visi untuk masa depan Suriah," kata Ishaq.

Ikuti Whatsapp Channel Republika