REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menilai menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebenarnya bukanlah pilihan yang tepat buat pemerintah. Ia juga menilai keputusan ini tidaklah kebijakan yang menyenangkan.

''Pemerintah juga merasakan sakit. Tapi kalau tidak dinaikkan justru mudorotnya jauh lebih besar kalau,'' kata Suryadharma saat bersilahturahim dengan warga Nahdliyin di Lamongan, Senin (26/3).

Sebagai pimpinan partai politik, Suryadharma mengaku, sudah pernah dipanggil oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari hasil pertemuan dengan presiden, kata dia, subsidi itu harus bisa diberikan kepada yang berhak memperoleh.

''Selama ini subsidi BBM itu hanya dihabiskan di knalpot-knalpot orang kaya saja. Sementara petani dan orang miskin justru tidak mendapatkannya,'' katanya.

PPP, kata Suryadharma, sudah meminta agar subsidi ini dapat diarahkan kepada masyarakat yang tepat. Ia juga mengusulkan, subsidi ini bisa diberikan buat pendidikan universal 12 tahun. ''Usulan ini kami harapkan bisa dimulai dari tahun ini, termasuk di dalamnya pendidikan Diniyah-Aliyah harus bebas,'' ujar pria yang juga menjabat sebagai menteri Agama ini.

Usulan lainnya, kata Suryadharma, PPP meminta kompensasi dari naiknya BBM bisa diwujudkan dalam bentuk beasiswa masyarakat miskin dan beasiswa prestasi. ''Kalau ini terjadi maka tidak pantas lagi kalau di Jawa Timur ini masih ada orangtua yang tidak bisa memasukkan anaknya ke madrasah,'' tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika