REPUBLIKA.CO.ID,  SURABAYA -- Belasan ribu masa dari berbagai elemen Surabaya telah menyerbu Gedung Negara Grahadi yang terketak di jalan Gubernur Suryo, Selasa (27/3). Dengan membawa spanduk dan poster, mereka datang untuk satu tujuan, yakni menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Aksi itu tak hanya diikuti masyarakat umum, Wakil Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono pun ikut turun jalan menyampaikan sikapnya untuk menolak kenaikan harga BBM. Ia turun bersama belasan ribu kader partai PDI Perjuangan.

''Pemerintah telah tuli, buta dan bisu akan kepentingan rakyat. Kalau BBM naik maka rakyat akan pasti bakal memakai bensin campur, tapi campur penderitaan. Sementara para pejabat pemerintah juga pakai bensin campur, tapi campur korupsi,'' teriak Bambang DH saat orasi di depan kader PDIP dan elemen lainnya.

Bambang DH mengatakan bahwa aksi itu hanyalah sebuah permulaan. Ia bersama kader PDIP lainnya mengaku akan melanjutkan aksi ke Jakarta untuk melakukan revolusi hingga kebijakan kenaikan harga BBM batal dilaksanakan.

Akibat turut serta dalam unjuk rasa, Bambang DH mengaku mendapat kecaman dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) yang akan memecat kepala daerah bila berpartisipasi dalam aksi penolakan kenaikan BBM. Meski begitu, Bambang merasa tak gentar, bahkan malah membuat emosinya mencuat.

"Saya akan terus bersama rakyat untuk menolak kebijakan ini, karena saya bukan pelacur politik. Kenaikan BBM sudah jelas membuat rakyat makin sengsara. Saya juga siap bila nanti dipanggil Mendagri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika