REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rencana pembangunan Taman Safari Jawa Tengah terancam gagal. Pasalnya izin pembangunan Jateng Park yang direncanakan di kawasan Hutan Penggaron, Kabupaten Semarang, ditolak oleh Menteri Kehutanan.
Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Moch Wasiman mengatakan, ada tiga pokok masalah yang tidak bisa dipenuhi oleh calon investor dalam hal PT Botan Rahardjo Propertindo sehingga Kementerian Kehutanan menolak rencana PT Botan untuk melakukan investasi dan pembangunan di kawasan hutan Penggaron. "Informasinya seperti itu. Menteri Kehutanan melalui Sekjennya menyatakan PT Botan tidak dapat dipertimbangkan atau kata lain ditolak," ujarnya, di Gedung DPRD Jateng, Rabu (28/3).
Surat keputusan tersebut, kata Wasiman, sudah diberikan ke Dirut Perum Perhutani dan diteruskan ke Perhutani Jateng. "Saya pikir surat itu juga sudah sampai pada gubernur," ucapnya.
Ketiga hal pokok yang menjadi dasar penolakan oleh Kementerian Kehutanan yakni neraca keuangan calon investor yang dinilai tak jelas, kesiapan sumber daya manusia, dan sharing kerjasama antara calon investor dengan pemerintah juga dianggap belum jelas.
Politisi dari Fraksi Gerindra tersebut berujar, ketika rapat antara Dirut Perum Perhutani dengan pihak Kementrian Kehutanan, PT Botan Rahardjo tak bisa memberikan jawaban yang memuaskan tentang ketiga masalah tersebut. Dengan kondisi ini, pemerintah harus melakukan penjaringan lagi terhadap calon investor lain. Harus dilakukan uji kelayakan yang benar-benar sesuai terhadap calon investor sehingga kejadian seperti ini tak terulang lagi.
"Jika serius, pembangunan masih bisa dikejar untuk mendukung program Visit Jateng 2013 mendatang. Pasalnya. Jateng Park ini dinilai sangat penting. Selain karena posisinya strategis, nantinya Jateng Park akan menjadi taman safari terbesar dan berbeda dari taman safari yang sudah ada," terang Wasiman. Ia juga mengatakan keberadaan taman safari mampu memicu kedatangan wisatawan ke Jateng.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan taman safari Jateng ini akan dibangun di atas lahan hutan seluas 500 hektar. Dari luas lahan tersebut, pembangunan fisik hanya diperbolehkan sebanyak 10 persen dari total luas lahan. PT Botan Rahardjo yang semula akan menjadi investor, telah menyiapkan dana sekitar Rp 250 miliar untuk pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika