REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi PKS telah siap dengan keputusan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (30/3) mendatang.
"Kalau pemerintah menaikkan BBM, PKS akan memilih bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Karena rakyat akan mendapat dampak negatif yang luar biasa sulitnya akibat kenaikan harga BBM itu," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nurwahid di Jakarta, Rabu (28/3).
Jadi, ia menambahkan, Fraksi PKS DPR siap bergabung dengan Fraksi PDIP, Hanura, dan Gerindra yang telah menyatakan sikap tegas masing-masing menolak kebijakan menaikkan harga BBM. "Kalau diambil voting, sikap PKS sudah sangat jelas, yaitu tetap menolak kenaikan BBM," kata Hidayat seraya menjelaskan bahwa dalam voting di paripurna DPR RI nanti kenaikan harga BBM akan diputuskan.
Lebih lanjut Hidayat menuturkan bahwa sebagai bagian dari anggota Setgab Koalisi, PKS sudah menyampaikan masukan yang solutif dan rasional.
Sementara terkait kompensasi kenaikan harga BBM untuk rakyat berupa bantuan langsung sementara masyarakat, ia mengatakan bahwa santunan itu tak akan mampu menjangkau semua masyarakat.
Selain itu juga tidak ada jaminan santunan tersebut tidak untuk kepentingan politik. "Santunan tidak mungkin diberikan seluruhnya kepada masyarakat yang semestinya mendapatkan. Sampai hari ini pendataan terkait itu juga belum jelas," ujar Hidayat yang kini juga cagub DKI Jakarta ini.