REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI—Rencana pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diprediksi membebani aparat desa dan pemkab. Pasalnya, data yang digunakan sebagai dasar penerima BLSM sampai kini belum jelas.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi, Ucok Hasanudin mengatakan, hingga kini aparat desa belum menerima data warga penerima BLSM. ‘’Data yang digunakan belum jelas, apakah yang baru atau lama,’’ terang dia, yang juga sebagai Kepala Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, kepada wartawan, Jumat (30/3).

Bila menggunakan data lama, kata Ucok, maka dipastikan tidak akurat lagi. Kondisi ini disebabkan banyaknya perubahan yang terjadi misalnya ada warga yang meninggal dunia, pindah alamat maupun sudah berubah menjadi lebih baik ekonominya atau sebaliknya.

Ucok menambahkan, permasalahan data harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jika banyak warga yang tidak memperoleh BLSM, maka aparat desa hingga kepala rukun tetangga (RT) di lapangan akan dijadikan sasaran amarah warga.

Untuk menekan hal tersebut, ujar Ucok, pemerintah bisa melibatkan aparat desa dalam verifikasi data. Sehingga data yang dihasilkan nantinya bisa lebih akurat dan tepat sasaran serta menghindari kecemburuan sosial antar warga masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika