REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Harga minyak kian bergejolak. Hal ini memicu kekhawatiran sejumlah negara maju di dunia. Negara barat, khususnya AS meminta kepastian pasokan minyak dari Arab Saudi, Kamis (29/3).
Mereka meminta Arab Saudi untuk tidak memangkas produksi minyak dan menetralisir dampak harga minyak jika negara-negara konsumen melepaskan cadangan minyak strategis.
Masalah tersebut akan dibahas oleh delegasi AS yang dipimpin Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Hillary Clinton, yang berada di Riyadh akhir pekan ini. Clinton akan bertemu dengan Raja Saudi Abdullah dan Menlu Saudi, Saud Al-Faisal.
“Jika mereka akan melepaskan cadangan, mereka perlu jaminan dari Arab Saudi bahwa mereka tidak akan memotong pasokan,” kata seorang sumber yang dekat dengan industri di Washington. Namun, ia meyakini tidak perlu ragu mengenai kerjasama dengan Arab Saudi.
AS mengajak dua negara berpengaruh di Eropa, Inggris dan Prancis, untuk bersama-sama melepaskan cadangan minyak mereka dalam beberapa bulan ke depan untuk mengatasi gejolak minyak mentah global. Sementara negara lain seperti Korea dan Jepang kemungkinan akan mengikuti rencana tersebut.
Arab Saudi tidak dengan sengaja merusak upaya menurunkan harga minyak. Tetapi, kemungkinan mengurangi pasokan sebagai respons terhadap pelepasan cadangan minyak, terutama di AS, dimana perusahaan Strategic Petroleum Reserve akan mengurangi cadangan.
Harga minyak telah meningkat tajam sejak awal tahun ini. Seperti diketahui, harga minyak mentah global terus berada di level tinggi dalam beberapa bulan terakhir menyusul ketegangan antara AS dengan Iran. Sepanjang bulan ini, harga minyak mentah dunia sempat menyentuh level 128 dolar AS per barel, mencatat rekor tertinggi sejak kenaikan pada 2008 lalu sebesar 148 dolar AS per barel.
Menteri Perminyakan Saudi, Ali Naimi, mengatakan secara terbuka akan menurunkan harga minyak. Tetapi Saudi tidak dapat melakukan apa pun demi memenuhi permintaan minyak mentah. "Arab Saudi akan menjaga harga minyak ke tingkat yang fair dan masuk akal agar tidak menyakitkan bagi pemulihan ekonomi global, khususnya di negara-negara berkembang," ujar Ali seperti dikutip dari AFP, Kamis (29/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika