REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS---Pertempuran untuk menggulingkan pemerintah Suriah sudah berakhir, sementara perjuangan baru telah dimulai guna menstabilkan keadaan, menyajikan visi di balik proses perubahan dan mencegah mereka yang ingin menghalangi terwujudnya proses itu, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah.
Ketika berbicara melalui stasiun TV resmi, Jumat malam, Jihad Makdissi menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyatnya latar belakang keputusan politik dan diplomatik serta isi dari misi utusan gabungan PBB-Liga Arab Kofi Annan, selain alasan pemerintah menyetujui misi Annan.
Selama pertemuan tingkat tinggi Arab di ibu kota Irak, Baghdad, Kamis, para pemimpin Arab mendesak Presiden Suriah Bashar al-Assad agar segera bertindak guna menerapkan rencana perdamaian dukungan PBB yang disampaikan oleh Annan.
Awal pekan ini, Annan mengumumkan Suriah telah menerima baik rencana enam pasalnya guna mengakhiri kerusuhan. Rencana itu meliputi komitmen untuk mengakhiri kerusuhan, mengizinkan bantuan kemanusiaan dan mengizinkan protes.
Di dalam komentar terbuka pertamanya mengenai rencana perdamaian itu, Bashar, Kamis, mengatakan negaranya tak menyia-nyiakan upaya untuk membuat misi Annan berhasil, demikian laporan Xinhua.
Namun, ia tampaknya menetapkan persyaratan bagi penerapannya dengan mengatakan "Suriah telah memberitahu Annan mengenai persetujuannya bagi rencana tersebut dengan beberapa pernyataan". Bahar menyerukan pelaksanaan konsultasi menyeluruh tentang perincian yang berkaitan dengan penerapannya sesuai dengan pemahaman bersama agar kelompok bersenjata tak mengeksploitasi suasana dalam pelaksanaan komitmen oleh pemerintah.
Krisis di Suriah telah meluas jadi bentrokan bersenjata, saat pemrotes dan tentara pembelot mengangkat senjata guna menghadapi apa yang mereka katakan sebagai penindasan oleh pasukan pemerintah terhadap pemrotes. Beberapa kelompok keagamaan juga bergabung dalam pertempuran melawan pemerintah.
PBB, Selasa (27/3), menyatakan jumlah orang yang tewas sejak kerusuhan meletus pada Maret tahun lalu telah melebihi 9.000. Sementara itu pemerintah Suriah menuduh kelompok ekstrem yang didukung negara regional dan internasional sebagai penyebab jatuhnya korban jiwa, dan menyatakan lebih dari 2.500 prajurit serta personel keamanan telah tewas selama krisis satu tahun tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika