REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat mempertanyakan posisi ketiga Menteri dari PKS di pemerintahan, setelah PKS tidak satu suara di Paripurna. Menurut Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan ketiga Menteri dari PKS seharusnya sadar dengan kondisi mereka saat ini.
"Saya yakin mereka akan semakin canggung di pemerintahan dengan pilihan partainya di Paripurna tadi malam," ujar Ramadhan, Sabtu (31/3), dalam diskusi "Menyikapi Hasil Paripurna APBN-P 2012" di Cikini, Jakarta.
Ramadhan juga menjelaskan Demokrat tidak bisa seenaknya mendepak PKS begitu saja dari koalisi. Karena posisi PKS dan Demokrat sejajar. Karena itu butuh kedewasaan dari PKS untuk menyadari posisinya sekarang.
Hal senada disampaikan Anggota DPR RI dari partai Demokrat, Andi Nurpati. Menurut Andi bagaimana ketiga menteri dari PKS dapat menjalankan kebijakan pemerintahan yang selalu ditolak partainya. Terlebih Andi mempertanyakan tugas Menkominfo yang seharusnya menginformasikan kebijakan kenaikan BBM ini lebih pro rakyat.
Kebijakan tidak populer ini seharusnya dapat diinformasikan Menkominfo secara baik kepada masyarakat. Karena itu, ia justru pertanyakan tugas Menkominfo yang tidak menjalankan tugas tersebut.
Menkominfo harus bisa menginformasikan bagaimana argumentatif pemerintah menaikkan BBM. Dan mengadakan program pro rakyat lain seperti BLSM selama 9 bulan, bantuan pendidikan, beasiswa, infrastruktur dan kompensasi kendaraan umum.
Karena itu, Andi mengusulkan menteri dari PKS sebaiknya segera menyadari posisi mereka atau diganti. "Sebaiknya menkominfo diganti karena tidak bekerja baik dengan tugasnya sebagai corong pemerintah," ujar Andi. Dan ini juga akan menjadi pertimbangan dua menteri lain dari PKS, mensos dan menteri pertanian.
Sedangkan Ketua Pusat Bidang Kebijakan Strategis Demokrat Ulil Abshar Abdalla menganggap ada baiknya tiga Menteri dari PKS sadar diri dan mengundurkan diri sebelum diganti. "Ini akan menunjukkan sikap yang lebih gentlemen dari pada nanti akhirnya harus ditendang dari pemerintahan," ujar Ulil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika