REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat keuangan dan kebijakan publik Muslimin Anwar berpendapat, sebenarnya 1 April merupakan momentum terbaik bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM guna menyelamatkan keuangan negara akibat terus naiknya harga minyak dunia.
"Sebenarnya momentum terbaik untuk menaikkan harga BBM bersubsidi demi menyelamatkan keuangan negara adalah pada 1 April 2012 kemarin," kata Muslimin di Jakarta, Senin (2/4).
Muslimin mengemukakan pendapatnya menanggapi pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengenai hasil sidang paripurna DPR Sabtu lalu yang memutuskan, pemerintah dapat menaikkan harga BBM bersubsidi dalam kurun waktu enam bulan jika harga minyak mentah Indonesia di atas 15 persen dari asumsi harga pada APBN 2012.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menaikkan harga BBM bersubsidi jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) di atas 15 persen dari asumsi ICP pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Dalam asumsi APBN, telah ditetapkan ICP sebesar 105 dolar AS per barel.
"Apabila dalam enam bulan terakhir ICP sudah di atas 120,75 dolar AS per barel, pemerintah bisa menaikkan harga BBM bersubsidi sesuai pasal 7A UU APBN 2012, " kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (2/4).
Menurut Muslimin, penundaan keputusan kenaikan harga BBM hanya membuat ketidakpastian kinerja perekonomian nasional. Hal tersebut membuat harga bahan pangan pokok dan barang lainnya justru lebih dulu naik sebagai antisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kemungkinan harga barang turun kembali sangat kecil. Bahkan yang ditakutkan harganya akan naik kembali ketika harga BBM nantinya jadi dinaikkan, " ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keuangan negara dipastikan akan terganggu, karena inflasi yang sudah meningkat kemungkinan besar akan kembali tinggi saat harga BBM bersubsidi jadi dinaikkan.
Meski harga BBM bersubsidi tidak jadi naik, tindakan antisipasi yang dilakukan masyarakat, termasuk pedagang sudah mengerek harga bahan pangan pokok dan komoditas pertanian lainnya. Ini yang harus juga menjadi perhatian pemerintah, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika