REPUBLIKA.CO.ID, Sebelum 10 April, Suriah setuju untuk menarik semua unit militer dari kota-kota yang dikuasai. Bashar al Assad mengambil langkah ini sebagai pembuka jalan gencatan senjata dengan pemberontak dua hari kemudian, 12 April. Meski, Barat tetap skeptis dengan komitmen Damaskus untuk menghentikan serangan terhadap oposisi yang sudah berlangsung setahun.

Tenggat waktu tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus PBB-Liga Arab, Kofi Annan kepada Dewan Keamanan PBB.

Presiden Dewan Keamanan 15 negera bulan ini sekaligus Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, mengatakan beberapa anggota dewan menyatakan keprihatinan terhadap Suriah yang tidak menunjukkan tanda-tanda melunakkan kekerasan. Susan juga melontarkan keraguan atas niat jujur pemerintah dalam perdamaian.

Presiden Suriah Bashar al-Assad telah berulang kali berjanji untuk menghentikan gempurannya terhadap aktivis anti-pemerintah, yang telah membawa negara itu ke jurang perang saudara. Namun, ia tak kunjung menepati janjinya.

Annan mengatakan kepada dewan bahwa menteri luar negeri Suriah mengirim surat kepadanya pada hari Ahad mengatakan pemerintah menerima proposal - pertama kalinya bagi Suriah - dan menyatakan menerima batas waktu yang ditentukan.

"Suriah menyetujui penarikan unit tentara mereka dari zona penduduk dan sekitarnya. Rencana ini ... akan selesai pada April 10," kata juru bicara Annan, Ahmad Fawzi di Jenewa, pada Reuters. "Jika kami dapat memverifikasi hal ini terjadi pada tanggal 10, kami berharap kedua belah pihak untuk menghentikan permusuhan dalam waktu 48 jam."

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan menyerahkan semua pada  Damaskus untuk melakukan langkah pertama menuju gencatan senjata seperti yang disebut dalam rencana Annan. Moskow telah mengatakan tentara Suriah dan pejuang oposisi harus menghentikan pertempuran secara bersamaan.

"Pemerintah Suriah harus mengambil langkah pertama dan mulai melakukan penarikan pasukan seperti yang tertulis dalam rencana Annan dan kami mendukung kewajiban ini," katanya, seperti dikutip Interfax.

Ikuti Whatsapp Channel Republika