REPUBLIKA.CO.ID, HEBRON - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak penggusuran terhadap pemukim Yahudi tinggal di sebuah gedung di Tepi Barat yang direncanakan pada Selasa (3/4). Langkah itu sempat menyulut kembali ketegangan dengan Palestina. Namun ia harus menelan ludah setelah Menteri Pertahanannya, Ehud Barat justru mengambil langkah sebaliknya.
Sekitar 20 pemukim pindah ke gedung Hebron, Kamis pekan lalu di malam hari. Mereka berusaha memperluas area perumahan 500 keluarga di jantung kota yang mayoritas dihuni oleh warga Palestina. Rakyat Palestina menganggap Israel sebagai penjarah.
Para pemukim mengatakan mereka membeli bangunan dua lantai dari pemilik Palestina tersebut. Namun, pernyataan itu dibantah oleh polisi Palestina. Akhirnya demi menjaga ketenangan, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak memerintahkan para pemukim keluar pada 3 pm (1200 GMT) hari Selasa (3/4).
"Perdana menteri telah meminta Menteri Pertahanan untuk memberikan waktu kepada pemukim tetap berada di bangunan tersebut memungkinkan mereka melakukan banding dalam proses hukum," kata seorang pejabat Israel.
Zeev Elkin, seorang anggota parlemen Likud senior, mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel bahwa pemukim Hebron telah membeli bangunan yang disengketakan . "Mereka telah membayar sejumlah besar uang dan oleh karena itu mereka berhak untuk tinggal."
Tapi Ramadan Awad, kepala polisi Palestina di kota itu, membantah keabsahan kesepakatan tersebut. Ia mengatakan bangunan itu memiliki lebih dari 50 pemilik. Otoritas Palestina telah membatasi pemerintahan otonom Tepi Barat dan melarang penjualan tanah kepada Israel.
"Salah satu pemiliknya yang menjual saham ke Palestina dari Gaza, saat ini ditahan dan dipegang oleh (Palestina) pasukan keamanan Tepi Barat untuk menyelidiki apakah ia menjualnya kepada pemukim," kata Awad. "Bahkan jika dia terbukti menjual saham itu, hanya mewakili sebagian kecil dari seluruh pemilik rumah."
Saat ditanya apakah pemukim di gedung Hebron yang disengketakan sekarang bakal menghadapi pengusiran, seorang ajudan Barak menolak untuk memberikan keterangan. Ia hanya mengatakan ada "pertimbangan operasional".
Ehud barak menggunakan hak veto langkanya. Maklum, Barak memimpin satu-satunya partai utama dalam koalisi agama-nasionalis Netanyahu, dan veto itu dikeluarkan seminggu setelah pengadilan tinggi Israel memerintahkan evakuasi pada 1 Agustus dari pemukiman di Tepi Barat yang dibangun tanpa persetujuan negara.
Veto itu sekaligus menyingkirkan desakan pemerintah untuk berbicara dengan penduduk Yahudi agar keluar secara sukarela. Barak pun menginstruksikan pemukim Yahudi keluar dari bangunan.
Meskipun secara politik kuat, Netanyahu menghadap tekanan dalam partai Likud dan sayap kanan mitra koalisi tentang komitmennya bagi para pemukim. Banyak dari mereka mengusung hak lahir Yahudi sebagai pemilik sah tanah yang dijanjikan dalam kitab suci.
Ia juga mendapat tekanan internasional untuk menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian dengan Palestina, yang terus getol mengupayakan status negara di Tepi Barat. Namun pembicaraan terancam kembali buntu mengingat hubungan Palestina dan Israel di wilayah itu diwarnai pertikaian seputar pemukiman.
Sekitar 500.000 warga Israel dan 2,5 juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Kawasan itu bersama dengan Jalur Gaza, dicaplok oleh Israel pada 1967.
Dunia internasional selalu memandang pemukiman Yahudi ilegal. Namun seperti biasa, Israel membantah itu dan telah bersumpah untuk menjaga blok permukiman utama yang diteken sesuai kesepakatan perdamaian terakhir dengan Palestina.
Hebron ialah kota yang penuh dengan situs pemakaman tradisional para leluhur Alkitab dihormati oleh orang Yahudi dan Muslim, Hebron sangat penuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika