REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak istana tak memberikan komentar berarti mengenai perilaku Wakil Menteri Hukum dan Ham, Denny Indrayana yang diduga menampar petugas lapas di Riau, Senin (2/4) malam. Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha hanya tersenyum lama saat ditanya perihal persoalan tersebut.
Ia mengaku belum mendapatkan informasi yang cukup. "Waduh, saya belum ada informasi yang cukup soal itu. Cobalah tanyakan langsung ke beliau," katanya berkilah, Selasa (3/4).
Julian juga tak bisa memberikan komentar mengenai hal tersebut. Termasuk tanggapan dari sudut etika pejabat. "Bagaimana secara etika sebagai pejabat negara melakukan hal itu?" tanya wartawan.
Namun, lagi-lagi Julian memilih tutup mulut. "Saya tidak bisa memberikan komentar, saya belum mendengar laporannya belum masuk," tuntas Julian.
Denny diduga menampar seorang petugas di Lapas Pekanbaru, Riau, Senin (2/4) dini hari. Dugaan penamparan tersebut lantaran petugas Lapas itu tidak membuka pintu saat Denny bersama sejumlah anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Penamparan itu terjadi pada Senin sekitar pukul 02.30 WIB. Pada waktu itu, Denny bersama sejumlah anggota BNN melakukan inspeksi mendadak ke lapas di Pekanbaru. Kedatangannya yang tidak diketahui itu membuat para petugas di dalam penjara tidak langsung membukakan pintu.
Pasalnya, para petugas masih menunggu instruksi dari atasan mereka sesuai protap untuk membuka pintu lapas di malam hari. Selain itu, para petugas itu juga mengintip dari lubang pintu penjara terlebih dahulu.
Karena tidak langsung dibukakan pintu, Denny kemudian menyebutkan ia adalah Wamenkum HAM bersama BNN yang datang. Kemudian, setelah pintu dibukakan petugas, Denny kemudian memarah-marahi petugas dan diduga melakukan penamparan tersebut.
Bahkan informasinya, ajudan Denny juga diduga ikut menendang petugas lapas itu. Bahkan, petugas yang ikut rombongan Denny pun dinilai melakukan intimidasi kepada pemegang kunci sel yang dijemput paksa dan diseret dari rumahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika