REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Partai Demokrat meyanggah jika ada upaya pengalihan isu terkait kenaikan BBM dengan pencoretan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jonnhy Allen Marbun menilai, dua hal itu berbeda.  

‘’Jika ada yang bilang pengalihan isu, itu dipolitisasi. Tak ada pengalihan isu. apalagi, memang tidak ada kenaikan BBM." ujarnya ketika dihubungi, Jumat (6/4). "Dengan kondisi harga minyak sekarang 117-118 dolar tidak mungkin Mei atau Juni naik,’’ katanya.

Menurut dia, sesuai UU APBN-P 2012, kenaikan harga BBM baru dapat dilakukan jika sudah menyentuh 15 persen dalam kurun waktu enam bulan. itu artinya, jika harga minyak menyentuh level 120,75 dolar per barel.

Karena itu, ia pun meminta untuk PKS bersikap konsisten dengan ucapannya yang menyatakan siap untuk berada di dalam dan di luar koalisi. ‘’Sebagai partai yang beragama dan berbudaya, buktikan sikap dong. Apalagi dengan kelakuan kemarin. Jangan kemudian mengalihkan persoalan dengan bilang menunggu presdien. Itu hanya omdo (omong doang),’’ papar dia.

Apalagi posisi yang tak sepaham dengan pemerintah, kontrak politik PKS sudah dianggap berakhir. Artinya, harus keluar dari koalisi. Ini pun, menurut dia, berkonsekuensi pula terhadap keberadaan. tiga menteri PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II. 

‘’Memang hak prerogative presiden untuk memberhentikan menteri. Tapi dengan adanya kontrak politik itu beda. Menterinya karena politik, bukan menteri professional. Harusnya kalau partainya langgar kode etik, maka tidak lagi menjabat,’’ tambah dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika