REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan antipolitik semakin menguat. Masyarakat diprovokasi untuk menolak keberadaan parpol. Alasannya, parpol tidak mampu menyalurkan aspirasi dan hanya menginginkan keuntungan sepihak.

"Alasan maraknya oknum parpol terlibat korupsi juga dijadikan dasar menolak parpol. Ini tidak benar," jelas Ketua DPP PKB, Marwan Ja'far, di Jakarta, Ahad (8/4). Masyarakat boleh saja mengekspresikan sikap mereka terkait parpol, namun harus dengan pemahaman yang utuh, tidak sepotong.

Oknum parpol memang ada saja terlibat korupsi, kata dia, namun bukan berarti parpol yang merupakan institusi bersistem itu buruk. "Parpol manapun tidak pernah menghalalkan korupsi," jelasnya. Justru parpol lah yang mendorong diberantasnya korupsi.

Pihaknya menyatakan munculnya KPK tidak terlepas dari institusi parpol di DPR pada era reformasi. "Ketika itu parpol mendorong agar KPK dibentuk dan berdiri di garda terdepan memberantas korupsi," jelasnya. Korupsi tidak hanya memiskinkan negara dan menyengsarakan rakyat, tapi lebih dari itu merupakan pembusukan peradaban.

Gerakan anti parpol yang akhir-akhir ini massif harus dibendung dengan cara mengembalikan fungsi parpol dan mengontrol kinerja parpol. "Negara modern harus ada peran parpol sebagai katalisator demokratisasi. Cara-cara deparpolisasi harus dihindari dan dihentikan, agar tidak sampai muncul pejahat demokrasi?" tegas Marwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika