REPUBLIKA.CO.ID, Amerika Serikat dan sekutunya mendesak Iran menghentikan pengayaan uraniumnya. Tidak hanya itu, para negara-negara Barat tersebut juga meminta negeri Mullah agar menutup situs Fordow. Terkait desakan tersebut, Iran seakan cuek.
Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Fereydoun Abbasi-Davani menolak permintaan AS dan komplotannya itu. "Kami tidak melihat ada pembenaran untuk permintaan tersebut," katanya kepada kantor berita mahasiswa Iran.
Ia beralasan, program nuklirnya untuk pembangkit listrik dan isotop yang akan memproduksi medis. Namun demikian, Dewan Keamanan PBB menuntut Iran untuk menghentikan pengayaan secara penuh.
Sementara itu, Kepala Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi memperingatkan negara-negara Barat, agar harus segera menerima kenyataan kemajuan program energi nuklir Iran. "Mereka sadar menghadapi Iran tidak akan menguntungkan bagi mereka, karena Iran tidak akan mengubah kebijakannya," ujar Boroujerdi dengan nada tegas.
Sebelumnya juga dalam pidato pada hari tahunan Iran, Presiden Mahmoud Ahmadinejad memperingatkan negara Barat bahwa Iran akan meneruskan program nuklirnya.
"Industri nuklir adalah seperti lokomotif yang dapat membawa industri lain bersama dengan itu. Hal ini seperti industri luar angkasa yang telah mengangkat puluhan sub-industri di bawahnya dan sudah jelas bahwa kita harus terus di jalan ini," kantor berita negara Iran.
Sebuah laporan terbaru IAEA mengatakan Iran telah tiga kali lipat memproduksi uranium yang diperkaya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut bahwa ada motif militer untuk aktivitas nuklir Iran.
Enam negara besar yang menuntut penghentian pengayaan uranium itu adalah Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Perancis, Jerman menyerukan penghentian produksi pengayaan uranium 20 persen yang diyakini merupakan beberapa langkah untuk membuat bom nuklir.
"Kami tidak mengetahui bagaimana pemerintah Iran akan bereaksi. Kami barangkali takkan mengetahuinya sampai setelah pertemuan pertama," kata seorang pejabat senior AS, Ahad (8/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika