REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keputusan DPP Partai Golkar yang memajukan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dari Oktober menjadi Juli mendatang, yang salah satu agenda hanya untuk memastikan dukungan terhadap Aburizal Bakrie (Ical) agar tidak pecah dipertanyakan.
Setidaknya hal itulah yang diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung. "Urgensinya perlu dijelaskan. Kalau pilpres itu masih lama. Masih ada mekanisme survei. Surveinya bagaimana. Pak JK (Jusuf Kalla) juga ada survei dan hasilnya cukup bagus," katanya kepada wartawan, Senin (9/4).
Ia menilai, DPP tidak bisa menafikkan hasil survei JK. Apalagi dia merupakan mantan ketua umum partai dan berulang kali menyatakan kesanggupannya untuk diusung menjadi capres di 2014. "Kita sepakati dulu, kita selesaikan dulu. Apa perlu buru-buru? Apa tidak rapimnas itu Oktober saja," tambah dia.
Selain itu, tambah Akbar, sejak awal dikatakan kalau sebaiknya partai fokus pada agenda organisasi. Yaitu, membangun konsolidasi, kaderisasi, pembangunan demokrasi, dan program mensejahterakan rakyat. Baru setelah itu fokus menyambut pemilu legislatif dan kemudian pilpres.
Menurutnya, partai harus yakin semua survei konsolidasi berjalan dengan baik dan partai siap menghadapi agenda-agenda. "Kemudian sukses kaderisasi, apalagi dengan target sekurang-kurangnya 80 ribu desa sehingga kita bisa mencapai 10 juta kader," ujar dia.
Sejauh ini, Akbar melihat program kaderisasi partai belum berjalan seperti yang diharapkan. Mulai dari pembangunan demokrasi ke dalam dan ke luar serta terkait dengan perjuangan mensejahterakan rakyat.
"Kita menyebut 30 persen bahkan 35 persen, itu kita harus mantapkan dulu. Untuk mencapai 40 juta harus menambah 25 juta sampai 30 juta suara. Setelah ada kemenangan baru kita siapkan pilpres. Menurut saya, urutan sukses itu harus kita berikan perhatian supaya fokus," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika