REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Kesehatan mengakui hingga kini masih melakukan pendataan masyarakat miskin. Pasalnya data Jamkesmas yang ada masih mengacu pada hasil sensus secara nasional pada 2005. Hal itu dikemukakan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat membuka Seminar Advokasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di Hotel Pangeran Beach, Padang, Selasa.
Wamenkes mengakui, akibat tidak validnya data, penyerahan Jamkesmas tersalurkan justru kepada orang yang tidak berhak menerimanya sehingga harus ada pembaruan data.
Sehubungan dengan itu, Wakil Presiden sudah menyetujui akan digunakan data BNP2K (Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) untuk penerima Jamkesmas di Indonesia.
"Data itu sudah diverifikasi dan saat ini terdapat 40 persen masyarakat miskin di Indonesia berdasarkan nama dan alamat lengkap untuk mempermudah pencairan dan menghindari tumpang tindih," katanya.
Ia menambahkan, semua warga yang kurang mampu atau miskin berhak mendapatkan pelayanan pengobatan gratis termasuk di Sumatera Barat. Hanya saja dibutuhkan kesiapan daerah untuk merealisasikannya. Pada tahun ini, Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran senilai Rp7,4 triliun untuk menjamin kesehatan orang miskin atau mendekati miskin di Indonesia.
"Dalam satu tahun masyarakat bisa menerima Jamkesmas sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta tergantung jumlah anak dalam keluarga," kata Wamenkes.
Kementerian Kesehatan juga mengharapkan agar kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dapat dimanfaatkan sebagai pengganti kartu Jamkesmas yang dapat digunakan warga kurang mampu untuk berobat gratis.
"Kemenkes juga telah membicarakannya dnegan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan akan memfasilitasi untuk mengentri wajib KTP yang berhak mendapatkan Jamkesmas. Itu akan lebih memudahkan dan lebih efektif," kata Ali Ghufron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika