REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menggandeng sejumlah perusahaan tambang untuk menyediakan rumah sangat murah dan pembenahan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 13 juta masyarakat belum memiliki rumah.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa menyatakan, pembangunan rumah ini sejalan dengan program kluster IV dalam Masterplan Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang dicanangkan oleh pemerintah. “Kluster IV mencakup pengadaan rumah murah, listrik murah, kendaraan murah, air murah, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” katanya, Rabu (18/4).

Saat ini, menurutnya, terdapat 13 juta masyarakat yang belum punya rumah. “Sebanyak 4 juta lebih memiliki rumah yang jelek,” katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, menurutnya, mengandalkan pemerintah saja tidak cukup sehingga harus ada sinergi dengan sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR). “Dana CSR kalau ditambah dengan dana pemerintah bisa akselerasi program,” katanya.

Sejauh ini sudah terdapat tiga perusahaan tambang besar yang turut serta dalam program tersebut, yaitu Newmont, Freeport, dan PT Bukit Asam. Newmont sendiri membantu pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 3.884 unit rumah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam proyek ini, Newmont berkontribusi sebesar Rp 24,713 miliar. Sementara pemerintah sebanyak Rp 18 miliar. Dana tersebut termasuk dalam dana hibah Newmont untuk mempercepat pembangunan kabupaten Sumbawa Barat sebesar 9 juta dolar AS atau setara Rp 81 miliar pada 2012.

Sementara Newmont mengerjakan 750 rumah, terdiri dari 200 rumah di Lahat dan sisanya di Muara Enim. Untuk itu, PTBA menyediakan dana Rp 2 miliar. Rumah-rumah tersebut akan dibangun dan diperbaiki sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

“Ini adalah bentuk CSR baru dari PTBA. Program ini diharapkan berkelanjutan setiap tahunnya,” kata Direktur Utama PTBA, Milawarman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika