REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Massa (Ormas) dilibatkan dalam pengawasan BBM bersubsidi. Mereka adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), PB PMII, PB HMI, KAHMI, PPM, BEM Nusantara, BEM Batavia, Pemuda Muhammadiyah, dan NU. Semuanya tergabung dalam Satgas Pengawasan BBM

Koordinator pengawasan terbuka Satgas Pengawasan BBM, Kuntum Khairu Basa menjelaskan, 40 juta Kilo Liter BBM bersubsidi harus diawasi agar BBM tersebut disalurkan kepada yang berhak. Jangan sampai BBM bersubsidi dikonsumsi pengendara mobil dengn cc tinggi.

"Apalagi mobil mewah. Jelas haram hukumnya," jelas Kuntum, saat dihubungi, Jumat (20/4).

Keterlibatan organisasi kepemudaan tidak hanya dalam pengawasan yang sifatnya insidentil namun berlanjut untuk periode selanjutnya dan berbasis kinerja. Hasil pengawasan di lapangan nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Sasaran Satgas Pengawasan BBM tersebut adalah SPBU di seluruh Indonesia. Setidaknya, pengawasan meliputi target seperti BBM bersubsidi benar dialokasikan kepada yang berhak. Jika diketahui ada SPBU yang menjual BBM bersubsidi kepada mobil mewah, maka akan ditindak dengan pemberitahuan kepada pertamina dan BPH Migas.

"Nantinya kedua instansi itu yang akan memutuskan apakah SPBU itu ditutup atau bagaimana," jelasnya.

Pengawasan ketat hingga ke SBPU ini menurutnya harus dilakukan, bukan hanya di depot dengan menggunakan teknologi informasi.

"Harus langsung diawasi sehingga betul-betul diketahui sudah dilaksanakan sesuai prosedur atau tidak," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika