REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah segera melakukan pengendalian BBM. Pengendalian utama dilakukan pada instansi pemerintahan. Pemerintah berharap bisa melakukan penghematan hingga Rp 20 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa menyatakan, penghematan terutama dilakukan dari pos keperluan dinas. “Misalnya Gubernur Bali melakukan pengematan di mana satu mobil digunakan bersama-sama. Itu contoh yang hemat. Kalau pemerintah Bali bisa kita juga bisa,” katanya, Jumat (20/4). Dia berharap langkah ini bisa memberikan penghematan kepada anggaran negara. “Harus tercapai, tahun 2008 kita bisa hemat listrik sampai 20 Persen. Sekarang juga harus bisa,” katanya.

Menurutnya, dengan pengendalian ini, maka akan terjadi penghematan hingga 2 juta kiloliter atau sekitar Rp 20 triliun. “Dengan asumsi harga minyak 119 dolar AS per barel,” katanya. Bila tidak dilakukan tindakan apapun, maka lanjutnya subsidi energi akan meningkat hingga Rp 340 triliun. “Akan meningkat karena asumsi minyak 105 dolar AS per barel kenyataannya 119 dolar AS per barel,” katanya.

Meskipun demikian, pembahasan tentang pengendalian BBM ini sedang digodok. “Insya allah selesai dalam waktu dekat ini,” katanya. Kebijakan tersebut nantinya akan diikuti dengan sejumlah kebijakan untuk menjaga fiskal dan pertumbuhan yang tinggi, inflasi yang rendah, dan investasi. “Nanti Pak Presiden akan sampaikan dalam pidato dan akan ada paparan final dalam rapat kebinet tanggal 24 April nanti,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika