REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihiko Noda mengirimkan surat kepada Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Myung-Bak, dalam upayanya melakukan koordinasi kebijakan terhadap Korea Utara (Korut), kata juru bicara Kepresidenan Jepang, Jumat.

Surat tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Kabinet Jepang Tsuyoshi Saito ketika mengunjungi Istana Biru, Jumat, sebelum menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) tiga negara, termasuk China, pada Mei.

Surat tersebut juga berisi peninjauan kembali mengenai pencapaian KTT sebelumnya di Seoul, pada Maret, tentang keamanan nuklir.

Juru bicara tersebut membantah kabar sebuah media Jepang bahwa surat tersebut menyinggung masalah perempuan Korea yang dipaksa menjadi budak seksual para tentara Jepang pada masa Perang Dunia II.

Saito bertemu Shun Young-Woo, Sekretaris Presiden urusan Luar Negeri dan Keamanan, dan bertukar pandangan mengenai KTT yang akan digelar pada Mei di Beijing.

Korut mengabaikan kecaman internasional mengenai program peluncuran roket satelitnya, pada 13 April, yang dinilai masyarakat internasional sebagai uji coba terselubung roket balistik. Korut juga menyatakan akan meluncurkan roket satelit itu secara bertahap.

Roket tersebut hancur sekitar dua menit setelah diluncurkan. Dewan Keamanan PBB mengecam keras peluncuran itu dan menyatakan akan semakin memperketat sanksi terhadap Korut.

Para ahli mengatakan bahwa Korut mungkin akan kembali melakukan uji coba nuklir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika