REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM KTI), Denny AK ditangkap Polda Metro Jaya dengan dugaan melakukan pemerasan terhadap beberapa perusahaan operator pada Jumat (20/4). Bahkan Denny AK telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman pidana di atas lima tahun.

Denny AK merupakan pelapor kasus korupsi Indosat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Bahkan ia menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan korupsi tersebut senilai Rp 3,83 triliun. Karena locus delicti yang terjadi di beberapa daerah, kasus ini pun diambil alih Kejaksaan Agung.

Menurut Wakil Jaksa Agung, Darmono, kasus pemerasan yang dilakukan Denny AK tidak akan mempengaruhi proses penyidikan kasus korupsi Indosat yang ditangani tim penyidik satuan khusus (satsus) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) ini. "Saya kira penyidikan kasus korupsi Indosat tidak masalah dengan kasus pemerasan itu," kata Darmono, Ahad (22/4).

Darmono menjelaskan kasus korupsi Indosat yang ditangani Kejaksaan Agung dengan kasus pemerasan yang ditangani polisi merupakan kasus yang berbeda. Pemeriksaan terhadap pelapor pun masih dapat dilakukan dengan meminjamnya kepada pihak kepolisian.

Ia pun menegaskan kasus korupsi Indosat akan terus berlanjut tanpa terpengaruh dengan penangkapan Denny AK oleh Polda Metro Jaya. Untuk kasus korupsi Indosat, penyidik masih menetapkan satu orang tersangka yaitu mantan Direktur Utama Indosat Mega Media/IM2, Indar Atmanto.

"Terus berlanjut lah. Toh, yang bersangkutan (Denny AK) sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan masih bisa dipinjam dari kepolisian," tegasnya.

Kasus korupsi yang dilaporkan Ketua LSM KTI, Denny AK ini berawal dari penandatanganan perjanjian 3G antara Indosat Tbk dengan IM2 pada 2006. Saat itu perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Utama IM2, Indar Atmanto dengan Wakil Direktur Utama Indosat Tbk, Kaizad Bomi Heerjee.

Sejak 2006 hingga 2011, IM2 menggunakan jaringan 3G yang dimiliki Indosat. Padahal menurut LSM KTI, IM2 harus meminta izin dan memberikan pajak kepada pemerintah. Karena pemakaian jaringan 3G Indosat melalui pemenangan tender antaroperator telekomunikasi. LSM KTI pun menyebutkan kerugian negara senilai Rp 3,83 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika