REPUBLIKA.CO.ID, BACHOK -- Malaysia dan Kazakhstan menindaklanjuti nota kesepahaman kedua negara tersebut terkait pelaksanaan sistem keuangan syariah di Kazakhstan. Hal ini memungkinkan Malaysia menciptakan kontribusi lebih berarti terhadap sistem keuangan Kazakhstan.

Kedua negara memiliki latar belakang pemerintahan yang sama, yaitu berdasarkan Islam. "Potensi menerapkan keuangan syariah di Kazakhstan cukup besar," ujar Wakil Menteri Keuangan Malaysia, Datuk Awang Adek Hussin, seperti dilansir surat kabar Malaysia, Bernama, Ahad (22/4).

Malaysia telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan pemerintah Kazakhstan saat Presiden Nursultan Nazarbayev berkunjung selama dua hari, Rabu (18/4). Pada perjanjian kesepahaman tersebut disebutkan Malaysia akan berinvestasi di Kazakhstan di bbeberapa bidang, seperti pendidikan, sumber daya mineral, dan wisata.

Dalam pertemuan antara Nazarbayev dan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, disebutkan Presiden Kazakhstan tersebut menyatakan minatnya untuk mempromosikan keuangan syariah di negara pecahan Uni Soviet tersebut. Awang Adek menambahkan Bank Negara Malaysia (BNM) dan Departemen Industri, Perdagangan Malaysia, dan Bank Sentral Kazakhstan perlu melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai pengenalan sistem ekonomi syariah di Kazakhstan.

Potensi perkembangan perbankan syariah di Kazakhstan masih sangat besar. Hal tersebut disebabkan pemain perbankan syariah di negara tersebut masih sangat kecil dan potensi nasabah yang besar. Sekitar 70 persen dari 16,7 juta penduduk Kazakhstan merupakan Muslim. Oleh Badan usaha Milik Pemerintah Malaysia, Amanah Raya Bhd, Malaysia telah mendirikan sebuah bank syariah di negara tersebut. Selain Malaysia, Uni Emirat Arab juga telah mendirikan sebuah bank syariah di Kazakhstan, Al Hilal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika