Senin 23 Apr 2012 09:39 WIB

Pemerintah Belanda di Tepi Jurang Kehancuran?

Bendera Belanda
Bendera Belanda

REPUBLIKA.CO.ID, Digempur krisis ekonomi, pemerintah Belanda mulai limbung. Fakta ini mencuat ketika Geert Wilders dari Partai untuk Kebebasan PVV menarik dukungan partainya untuk pemerintah koalisi Belanda. Bahkan, dia menyerukan pemilu baru. Perdana Menteri Mark Rutte mengatakan pemilu baru sekarang sangat mungkin.

Hal ini terungkap ketika pekan lalu Wilders tiba-tiba meninggalkan perundingan di kediaman resmi perdana menteri, Catshuis, di kota Den Haag. Sebelumnya, tiga pihak yang terlibat dalam koalisi ini telah melakukan negosiasi langkah-langkah drastis penghematan baru sejak 5 Maret.

Perdana menteri Mark Rutte dan Wakil Perdana Menteri Maxime Verhagen bereaksi keras atas langkah yang diambil Wilders. Rutte mengatakan pihaknya telah mendukung paket penghematan baru pada Jumat malam. Perundingan Sabtu kemarin seharusnya hanya formalitas belaka.

Wilders mengatakan, total paket penghematan yang dibicarakan di Catshuis akan terlalu banyak merugikan pendukungnya, terutama mereka yang hidup dari pensiun. "Kami tidak ingin kaum pensiunan menderita hanya untuk memenuhi perintah dari Brussel. Hari ini, saya dapat dengan tegas menyatakan kepada para pemilih saya dan mengatakan kami menolak mengikuti birokrasi di Brussels. "

Krisis kembali mengancam Belanda Februari lalu ketika angka-angka menunjukkan ekonomi Belanda akan terus terpuruk pada 2013 dan 2014, dan karena itu anggaran tahunan Belanda akan melebihi batas defisit tahunan Eropa yang tidak boleh lebih dari tiga persen dari PDB. Defisit Belanda untuk 2013 diperkirakan sekitar 4,5 persen.

Oleh karena itu, partai koalisi merasa berkewajiban untuk menghemat sekitar 14 miliar euro dari anggaran baru, untuk membawa keseimbangan. Hal ini menyusul penghematan sebelumnya sebesar 18 miliar euro. Para pemimpin tiga partai koalisi memulai proses negosiasi sulit dan sensitif di Catshuis. Pada saat yang sama, mereka sepakat untuk diam dan tidak memberi komentar kepada media sepenuhnya.

Selama tujuh minggu, ketika perundingan berlangsung, rakyat Belanda menunggu dengan sabar. Ada dua saat menegangkan, yaitu pada 20 Maret saat anggota parlemen dari PVV pimpinan Wilders, Hero Brinkman menyatakan keluar dari partai, tapi tetap duduk di kursinya di parlemen. Wilders kehilangan satu dukungan suara di parlemen, yang menyebabkan posisi pemerintah koalisi semakin peka.

Beberapa hari kemudian, para perunding mengaku mereka memasuki 'tahap sulit'. Geert Wilders mengancam akan keluar, tapi setelah beberapa malam mempertimbangkan hasil pembicaraan, dia kembali ke meja perundingan.

Tanggal 30 April adalah batas waktu yang ditetapkan Brussel saat Belanda menyerahkan rencana penghematan yang akan datang. Pemerintah Rutte adalah pendukung vokal pemotongan drastis anggaran di Eropa selatan, dan sekarang menghadapi krisis kredibilitas karena harus mempraktikkan apa yang mereka ajarkan. Den Haag tidak akan menemukan banyak simpati di seluruh Eropa dalam posisinya saat ini.

Selain itu, lembaga peringkat kredit mulai mempertimbangkan apakah Belanda masih layak memegang status AAA. Jika status Belanda diturunkan, maka lebih sulit untuk menyeimbangkan neraca ekonomi.

Perdana menteri Rutte mengatakan kabinet Belanda akan bertemu kembali pekan ini untuk membicarakan situasi. Kemungkinan ia akan menghadap Ratu Beatrix dan memintanya untuk mengumumkan pemilu baru, yang dapat diselenggarakan awal September. Sementara itu, Rutte akan mencoba mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen dalam upaya menggolkan rencana keuangan pemerintah tahun 2013. Menurutnya sebuah negara yang diancam krisis, tidak bisa vakum sampai menunggu hasil pemilu baru.

sumber : RNW
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement