REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Niat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) untuk maju menjadi calon presiden (capres) ternyata tak mendapat dukungan dari DPD II. Padahal sebelumnya DPD I menyatakan sudah mengantongi dua per tiga tanda tangan DPD II.

Ini yang kemudian membuat DPD I mengusulkan adanya percepatan rapat pimpinan (rapimnas) menjadi Juli dari Oktober. Percepatan ini dimaksudkan untuk menetapkan Ical menjadi capres usulan Golkar pada pemilu mendatang.

''Kita menilai ini pemaksaan. Selama dia (Ical) memimpun pun, Partai Golkar sangat tertutup seolah adalah kerajaan. Seolah dia memimpin Golkar seperti memimpin perusahaan,'' kata Ketua Forum Silaturahmi DPD II Golkar, Muntasir Hamid, Selasa (24/4).

Menurutnya, Golkar harus kembali menggunakan pengambilan suara dari bawah ke atas (bottom up) dan bukan atas ke bawah (bottom down). Ini seperti terjadi pada era pimpinan Golkar sebelumnya, antara lain Akbar Tandjung.

Menurut Muntasir, ketika pelaksanaan munas di Pekanbaru, Kepulauan Riau, Ical melakukan pendekatan dan memperhatikan DPD II. Namun sekarang, DPD II justru dibonsai.

''Suara Golkar itu suara rakyat. Nah, suara rakyat itu ada di DPD II. Jangan ada aku, yang ada kita rakyat. Jangan karena uang semua bisa kita atur, uang bukanlah segalanya,'' jelasnya.

Ia pun mengaku, kalau Ical masih memaksa untuk mencalonkan diri menjadi capres, maka DPD II akan mendorong diselenggarakannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Ini merupakan forum tertinggi di Golkar yang dapat menjadi ajang untuk menurunkan Ical dari kursi ketua umum.

''Kalau dipaksakan Ical nyapres, ini bisa didorong munaslub,'' jelas Ketua DPD Banda Aceh tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika