REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pemimpin Hamas bertemu dengan menteri luar negeri Mesir serta Jenderal Liga Arab pada Ahad (29/4) lalu di Kairo. Pertemuan tersebut membahas mengenai isu mogok makan massal para tahanan Palestina dan rencana rekonsiliasi Hamas dengan Fatah.
Pemimpin Hamas Khaled Meshaal bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir Mohamed Kamel Amr dan Sekertaris Jenderal Liga Arab Nabil al-Arabi, untuk membicarakan lebih lanjut mengenai mogok makan massal yang belakangan dilakukan para tahanan Palestina. Tak hanya itu, dalam pertemuan itu pemimpin Hamas tersebut juga membicarakan kelanjutan perjanjian rekonsiliasinya dengan Fatah.
Menurut Anggota biro politik Hamas Izzat al-Rishq, masalah mogok makan menjadi pokok utama dalam perbincangan antara pemimpin tersebut, "Masalah mogok makan yang dilakukan tahanan akan jadi bagian teratas dalam diskusi. Selain itu mereka juga akan membahas mengenai permasalahan rekonsiliasi," ujar dia.
Sejauh ini, kurang lebih 1.350 warga Palestina ditahan oleh pemerintah Israel. Para tahanan tersebut kemudian melancarkan aksi mogok makan sebagai bentuk protes atas penahanan mereka Semakin hari semakin banyak tahanan yang ikut bergabung melakukan aksi mogok makan. Hal tersebut kontan menimbulkan kekhawatiran pihak Palestina.
Delapan dari ribuan tahanan tersebut bahkan melakukan aksi mogok makan dalam jangka waktu yang lama. Dua dari mereka telah mogok makan selama 61 hari. Namun mereka tetap melakukan aksi tersebut meski kesehatan mereka mengalami masalah yang kronis.
"Delegasi Hamas menekankan perlunya dukungan pemerintah Arab dan Internasional untuk mengakhiri aksi mogok makan tahanan, dengan melihat penyebab tahanan melakukan aksi tersebut," kata Rishq.
Menurut pusat informasi Palestina, Meshaal juga telah bertemu dengan Kepala Intelijen Mesir Murad Muhammad Muafi di Kairo, Sabtu (28/4) lalu. Anggota biro politik Hamas lain Sami Khater mengatakan, kedua pihak juga membahas mengenai masalah aksi mogok makan para tahanan dan mandeknya perjanjian rekonsiliasi dengan Fatah.
"Kami menempatkan saudara Mesir kami dalam gambaran mengenai situasi tahanan di penjara pendudukan," ujar Khater mengutip pembicaran kedua pihak.
Selain itu menurutnya kedua pihak juga membahas cara menerapkan perjanjian rekonsiliasi yang tak kunjung terealisasi. Padahal penandatanganan kesepakatan tersebut telah dilakukan pihak Hamas dan Fatah sejak Mei 2011 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika