REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengklaim telah memenuhi tuntutan para buruh. Misalnya terkait dengan outsourching dan isu kesejahteraan para buruh. Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengatakan pemerintah menyadari hal-hal yang menjadi perhatian buruh.

”Isu outsourcing dan isu kesejahteraan, pemerintah telah merespon,” katanya, Selasa (1/5).

Menurutnya, isu outsourcing telah dibahas oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Terutama dalam kaitannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian materi UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Julian mengatakan hal tersebut telah disanggupi oleh Menakertrans. Sehingga akan segera diwujudkan dalam bentuk peraturan atau keputusan menteri. ”Pak Menakertrans diminta untuk charge langsung. Diharapkan ada satu peraturan di level menteri yang bisa menindaklanjuti apa yang menjadi harapan dari buruh,” katanya.