REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan tidak mengabulkan permohonan kubu Neneng Sri Wahyuni yang menginginkan pembahasan mengenai kepulangan Neneng. Pimpinan menilai Neneng tidak kooperatif dalam penanganan masalah hukum kasus korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menjadikan Neneng sebagai tersangka.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, permohonan pembahasan masalah kepulangan seorang tersangka sekaligus buronan KPK merupakan hal yang langka.  Pimpinan KPK yang membawahi bidang pencegahan tidak melihat hal tersebut sebagai bentuk itikad baik atau sikap kooperatif yang ditunjukan oleh Neneng.

"Kooperatif kan tidak hanya dilihat dari permohonan audiensi masalah kepulangan saja. Kalau kooperatif tentu statusnya tidak buron dari awal," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen saat dihubungi Republika, Senin (7/5) pagi.

Namun, Zulkarnaen mengatakan pihaknya tetap mempelajari permohonan audiensi dari kubu Neneng tersebut. Pihaknya tidak akan gegabah untuk menolak atau mengabulkan permohonan itu sebelum dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Pada 26 April 2012 lalu, Neneng Sri Wahyuni melalui tim kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada KPK untuk membahas masalah kepulangan Neneng. KPK sendiri hingga saat ini belum merespon surat tersebut.

Neneng ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi pengadaan PLTS di Kemenakertrans. Pada tahun 2008 itu Neneng diduga berperan sebagai perantara atau broker proyek. Proyek PLTS senilai Rp8,9 miliar tersebut dimenangkan oleh PT Alfindo yang kemudian disubkontrak kepada beberapa perusahaan lain.

KPK menemukan kerugian keuangan negara sebanyak Rp 3,8 miliar dalam proyek tersebut. Neneng yang kini menjadi buronan interpol sempat dikabarkan ikut mendampingi Nazaruddin dalam masa pelarian di Kolombia. Kini ibu beranak tiga tersebut diduga bersembunyi di daerah perbatasan Malaysia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika